SMI Demo, Uang Kuliah Tunggal Dianggap Tak Berpihak pada Rakyat Miskin

Tingginya biaya pendidikan dianggap massa semakin mencekik rakyat miskin untuk mendapat pendidikan. Khususnya di sejumlah universitas negeri.

Koordinator aksi Ali Syahputra menegaskan, meningkatnha biaya pendidikan adalah dampak dari lahirnya Undang-undang Perguruan Tinggi Nomor 12 tahun 2012. Peraturan itu dianggap memicu soal otonomi kampus.

“Itu diperkuat dengan Permendikti Nomor 39 tahun 2017,” ujar Ali.

Massa juga menyuarakan soal kondisi demokrasi kampus yang semakin terancam. Negara seolah membatasi mahasiswa dan masyarakat dalam penyampaian aspirasi.

"Kehidupan berdemokrasi di kampus juga sering di hadapkan dengan intimidasi dan represif oleh pihak keamanan. Dari pemerintah hingga pejabat kampus, alergi dengan kritik yang disampaikan di depan umum," jelas Ali.

Selain soal pendidikan, SMI juga membawa wacana soal rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kebijakan ini dianggap sangat memberatkan masyarakat.

"Kami DPP SMI meminta pemerintah tidak tutup mata terhadap situasi yang terjadi di masyarakat sebelum mengeluarkan kebijakan," tuturnya.

Dengan kenaikan iuran BPJS itu, membuat akses rakyat miskin terhadap fasilitas kesehatan semakin terbatas.