Tobasa, IDN Times - Pembangunan infrastruktur di lahan zona otorita Danau Toba menuai protes dari masyarakat, Kamis (12/9). Masyarakat berunjuk rasa di Desa Pardamean Sibisia, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir.
Alat berat yang akan melakukan pelebaran jalan di sana diadang masyarakat. Namun setelah dilakukan pendekatan persuasif, pembangunan dilanjutkan.
Total luas lahan di kawasan itu adalah 386,72 Ha. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah menerbitkan sertifikat pengelolaannya kepasa Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT) seluas 279 Ha.
Tahap awal pembangunan diarahkan ke sekitar Desa Pardamean Sibisa. BOPDT menyebut mereka sudah mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Hari ini kita mulai pengerjaannya untuk membantu percepatan pengembangan destinasi superprioritas. Sejauh ini tidak ada yang kita langgar. Semua sudah dijalankan sesuai aturan. Lahan yang dibangun merupakan lahan negara yang Hak Pengelolaannya (HPL) telah diberikan kepada BOPDT,” ujar Dirut BOPDT Arie Prasetyo, Kamis malam.
Kata Arie, untuk tahap awal, dilakukan pembangunan jalan sepanjang 1.9 Km. Sertifikat HPL-nya juga sudah diterbitkan.
Arie juga menambahkan jika proses pemenuhan hak-hak masyarakat di atas lahan juga sedang di proses. Tim Terpadu Penanggulangan Dampak Sosial Kemasyarakatan juga sedang melakukan telaah.
“Salah satu tugas tim tersebut adalah menghitung tanaman tegakan milik masyarakat yang ada di atas lahan tersebut. Karena sebelumnya lahan ini merupakan lahan berstatus hutan yang sebagian dari itu ada juga yang ditanami tanaman budidaya milik masyarakat seperti kopi dan lainnya . Proses penghitungan jumlah tanaman untuk lahan 279 Ha telah dilakukan dan saat ini sedang tahap penilaian/appraisal oleh konsultan penilai publik,” jelasnya.
Sebelum dimulainya pembangunan ini, BOPDT bersama Pemerintah Kabupaten Toba Samosir juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
“Tadi pagi pukul 08.00 wib bertempat di Kantor Kepala Desa Pardamean Sibisa juga kami bersama Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, Camat Ajibata, dan Kepala Desa juga sudah bertemu dengan masyarakat pemilik tanaman yang terdampak pembangunan jalan ini. Pembangunan kawasan di Lahan Zona Otorita ini merupakan amanah Perpres 49/2016 yang merupakan tugas otoritatif BOPDT,” lanjutnya.
Arie menjelaskan, terkait unjuk rasa yang dilakukan massa yang mengatasnamakan masyarakat Sigapiton sudah dilakukan pendekatan secara persuasif. Setelah suasana membaik pengerjaan dapat dilanjutkan.
"Kami berharap masyarakat dapat bersama-sama mendukung pembangunan kepariwisataan di kawasan Danau Toba. Karena pembangunan pariwisata juga bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat," pungkas Arie.