Merasa Dibohongi, Warga Rusak Kantor Perumnas dan PTPN II

Informasi yang diperoleh, emosi warga tersulut karena melihat postingan di Facebook bahwa acara peletakan batu pertama perumahan di kantor PTPN2 Tanjung Morawa yang di Desa Simalungkar A, Pancur Batu, sukses dilakukan pihak PTPN2 dan Perumnas. 

“Sekira pukul 12.00 WIB tadi kami heran, kenapa banyak nasi kotak masuk ke kantor itu, sementara orangnya terlihat sedikit. Ternyata ada peletakan batu pertama di sana,” ucap Alpen.

Mengetahui hal itu warga kembali berkumpul. Emosi, mereka merusak kantor Sinergi BUMN Perumnas dengan PTPN II. Plang nama dan pagarnya ditumbangkan. Kaca pintu depan kantor juga dipecah, kantor sempat dibakar. Selain itu, warga menyampaikan keberatannya dengan mencoret dinding.

Coretan dindingnya bertuliskan "Bantu kami pak Jokowi, kembalikan tanah kami, mafia laknat hancurkan, HGU 171 bodong."

Beruntung aksi anarkistis tak berlangsung lama. Suasana dapat dikendalikan aparat keamanan yang cepat tiba di lokasi.

Pantauan IDN Times di lokasi, suasana mencekam masih terlihat sampai pukul 19.00 WIB. Puluhan warga sekitar memilih bertahan di lokasi awal demo. Kurang lebih tiga puluh menit, empat unit mobil dari Dit Sapmata Polda Sumut tiba di lokasi. Mereka langsung masuk dan memarkirkan mob di halaman kantor PTPN II Cabang Tanjung Morawa. 

Sampai pukul 20.30 WIB baik petugas keamanan dari TNI-Polri masih berada di sekitar lokasi untuk melakukan pengamanan.  Belum ada keterangan resmi terkait kejadian ini dari pihak kepolisian. Wakapolrestabes Medan AKBP Rudi Rifani dan pejabat lain yang hadir di sana menolak diwawancarai.

Untuk diketahui, demo dilakukan warga karena lahan seluas 854,26 Ha di kawasan itu masih berstatus sengketa dan perkaranya sedang tahap kasasi di Mahkamah Agung. Akan tetapi, pihak PTPN berencana meletakkan batu pertama pembangunan. Mereka melakukan hal itu berdasarkan sertifikat HGU Nomor 171. Namun warga menilai sertifikat tersebut bodong.

Selain itu, warga mengklaim lahan itu milik mereka dan telah dikelola selama puluhan tahun

“Kami desak pemerintah segera menyelesaikan masalah ini,” kata Alpen Kaban, Ketua Forum Kaum Tani Laucih (FKTL), mewakili warga. 

Alpen menyatakan, mereka menuntut agar lahan itu segera dikembalikan ke warga. Mereka juga menolak  uang tali asih atau ganti rugi.