Masa Kampanye Pemilu 2019 Dinilai Terlalu Panjang dan Tidak Efektif

Satu isu yang paling dievaluasi terkait masa kampanye yang sebelumnya terlalu panjang. "Terkait acara tadi adalah evaluasi fasilitas kampanye APK, jadwal Kampanye, lokasi dan zona kampanye. Ada masukan dari Pimpinan Parpol, Forkopimda, Bawaslu terkait PKPU 23 tahun 2018, mereka masukannya paling concern soal kampanye terlalu lama dan berdampak ke sosmed, jadi ke depan proyeksinya dibuat padat singkat dan bermanfaat," kata Zulfan Effendi. 

Selain evaluasi massa kampanye yang dinilai terlalu panjang. Penertipan APK juga menjadi perhatian yang amat penting. Sempat terjadi ketersinggungan pada Pileg dan Pilpres lalu. Sehingga untuk menghindari gesekan dan menjaga kondusifitas. Harus ada komunikasi intens antar stake holder yang ada.

"Selain evaluasi masa kampanye, juga ada evaluasi soal penertiban APK kampanye harus ada komunikasi intens yang jelas antar stake holder, agar tidak terjadi ketidaksepahaman antar aparat penegaknya," tambahnya.

Komisioner KPU Binjai Divisi SDM dan Parmas, Robby Effendi mengatakan evaluasi ini digelar agar dapat menjadi koreksi dan perbaikan, guna penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan umum yang lebih baik lagi ke depannya. Kegiatan ini dimulai dengan paparan dari menyampaikan kegiatan KPU sejak awal tahapan di September 2018 hingga April 2019.

Dalam sesi diskusi evaluasi, para peserta memberikan masukan terkait pelaksanaan kegiatan kampanye di pemilu 2019. Di antaranya persoalan durasi masa kampanye yang dinilai terlalu panjang dan melelahkan, persoalan desain dan pemasangan alat peraga kampanye hingga peraturan dan petunjuk teknis antara KPU dan Bawaslu yang belum sinkron dalam hal alat peraga kampanye.

"Evaluasi fasilitasi kampanye ini dimaksudkan agar ke depan dapat terlaksana lebih baik lagi. Untuk masa kampanye ke depan kemungkinan besar durasi akan dievaluasi jadi lebih singkat. Yang lama kan sampai 7 bulan, itu banyak yang evaluasi agar dipersingkat," jelasnya.