KIP: Sengketa di Sumut hanya Soal Anggaran Saja

Kata Abdul, masyarakat tidak pernah mempertanyakan soal latar belakang pengambilan kebijakan.

"Jadi artinya jika masyarakat sudah sampai pada taraf seperti itu, berarti masyarakat sudah sangat berpartisipasi dan kritis, berperan untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan di badan publik, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Lanjutnya, bisa jadi badan publik juga kurang memahami apa keinginan masyarakat, karena masyarakat sendiri yang tahu.

"Karena masyarakat belum berpartisipasi, akhirnya anggaran itu ada kemungkinan belum efektif," ujarnya.

"Saya pikir masyarakat sekarang makin cerdas, ingin tahu lebih banyak kebijakan pemerintah tapi dalam hal ini khusus mengenai pemilu, saya yakin masyarakat sudah makin cerdas terhadap hak-hak politik," jelas Abdul.

"Tidak banyak berbeda, sama seperti kata narasumber tadi bahwa ketika pemilu 2014 hanya kurang tersosialisasi dan Komisi Informasi saat itu kurang melakukan perannya," ujar Abdul.

Ia juga mengatakan sampai hari ini belum ada masyarakat yang melapor dalam hal menyangkut sengketa informasi.

Tapi saya yakin kurung waktu 30 hari ini, kata Abdul, akan ada banyak faktual dari masyarakat maupun oleh badan hukum.

Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya informasi yang harus mereka dapatkan tapi ternyata badan publik penyedia informasi mungkin belum siap memberikan informasi tersebut.