Medan, IDN Times - Rapat Kerja Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan yang fokus membahas rencana kerja periode 2019-2024 resmi berakhir.
Forum tersebut sudah berlangsung sejak 11-12 November 2019, di Niagara Hotel Parapat.
Kegiatan tersebut mengusung tema tingkatkan kinerja DPRD kota Medan dengan optimalisasi fungsi Legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Undangan undang atau Legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan lainnya.
Pada pemerintahan periode pertama, presiden Joko Widodo menginginkan adanya penataan dan penyederhanaan dalam peraturan perundang undangan melalui omnibus law.
Omnibus law merupakan penyederhanaan, penyatuan atau kodifikasi beberapa peraturan perundang undangan yang berada pada tingkatan yang sama atau berbeda namun tetap memiliki substansi/ materi muatan yang terkait.
Ketua DPRD kota Medan Hasyim mengatakan, tantangan berat ketika beberapa undang-undang dan peraturan daerah (Perda) disederhanakan menjadi satu.
"Begitu undang-undang di sahkan menjadi satu, ini merupakan kerja berat tantangan kita di DPRD Medan," katanya.
Sambung Hasyim, penganggaran DPRD kota Medan sudah di susun untuk jangka periode 2019-2024 mendatang.
Selain fungsi Legislasi dan penganggaran, Hasyim juga menegaskan fungsi pengawasan anggaran yang sudah ada untuk tahun 2020.
"Optimalisasi kerja pokok kita dalam pengawasan, anggaran 2020 sudah ada. Dalam pelaksanaannya harus kita awasi dengan sebaik baiknya program kerja Kota Medan sesuai dengan skala prioritas yang kita sepakati bersama," kata Hasyim.
Dari beberapa fungsi tersebut, Hasyim berharap dapat bersinergi dengan baik.
"Fungsi pengawasan, fungsi Legislasi dan fungsi budgeting fungsi ini harus di optimalisasikan jadi ini terarah dengan rapat kerja , tersusun rencana kerja," ujarnya.