Gelar Aksi Teatrikal, GEMSU Desak RUU PKS Disahkan

Ketua Dewan Pengurus Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI), Lely Zailani menyebutkan massa aksi tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Sumut Untuk Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (GEMSU). Aksi damai ini dilakukan untuk mendesak DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

"RUU PKS ini kan inisiatif dari DPR sendiri yang sudah masuk dalam rancangan Prolegnas di 2016. Tapi, kenapa sampai hari ini belum juga disahkan," kata Lely disela-sela aksi berlangsung.

Menurut Lely, sampai saat ini Indonesia belum punya payung hukum khusus penanganan kekerasan seksual. Sementara, terhitung dari 2016 sampai 2019 RUU PKS belum juga disahkan, ribuan korban terus berjatuhan.

"Masalah kita di situ, jadi yang namanya korban kekerasan seksual enggak ada perlindungan hukumanya," ujarnya.

Ketika disinggug apa alasan DPR belum juga mengesahkannya, Lely mengaku tidak mengetahuinya. Padahal ia dan perwakilan forum pengada layanan HAPSARI di Jakarta sudah melakukan audiensi dan bertemu dengan DPR RI khusunya panitia kerja RUU PKS Komisi VIII. Pemerintah pun sudah setuju untuk memasukkan apa yang diusulkan.

"Kita juga heran kenapa sampai saat ini belum disahkan. Malah DPR secara diam-diam mengesahkan revisi UU KPK. Dan sekarang sibuk membahas RUKUHP, malah RUU PKS yang dari dulu gak disinggung-singgung. Kayak gak punya nurani padahal korban terus berjatuhan," kesal Lely.

Melalui aksi ini, sambung Lely, GEMSU mendesak DPR RI untuk menggunakan hati nurani. Berilah masyarakat hasil karya yang berguna di penghujung masa jabatan.

"Masa kerja mereka berakhir di 30 September. Tolong sempatkan karena masih ada waktu mengetuk palu untuk mengesahkan RUU PKS ini," imbaunya.

Jika sampai berakhir masa jabatan DPR belum juga mengesahkan RUU PKS, maka ribuan korban di Indonesia berarti sama sekali tidak dilindungi oleh negara.

"Kalau belum disahkan, berarti negara gak hadir kepada rakyat kecil, kepada korban kekerasan seksual, dan keluarga korban. Itu artinya negara tidak peduli," tegas Lely.

Lely menambahkan, disahkan atau tidak, pihaknya akan terus melakukan konsolidasi, menyuarakan dan ada di samping korban untuk mencari cara lain. Termasuk bicara kepada DPR RI periode yang baru.

"Untuk Sumut aja, korban kekerasan seksual yang ditangani HAPSARI dari 2017-2019 berjumlah 150 kasus. Sialnya, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak. Mereka-kan harus dilindungi dan diselamatkan. Kalaupun korbannya bukan anak-anak, negara juga harus melindungi karena ini soal martabat kemanusiaan," jelasnya.

Kebanyakan para korban kekerasan seksual tidak bisa berbuat apa-apa. Alasannya, kasus ini sulit untuk diselesaikan karena tidak memiliki payung hukum.

"Nanti kenanya pasal pencabulan dan hukumnya cuma empat bulan, karena tidak ada pasal tentang kekerasan seksual. Terus, kasus perkosaan yang ada di KUHP baru bisa hukum kalau perkosaan dalam bentuk penetrasi. Jika tidak penetrasi, itu tidak dianggap kekerasan seksual, jadi pelakunya banyak yang lolos," pungkas Lely.