Empat Terdakwa Pengoplos Gas Subsidi  di Binjai Divonis Berbeda

Sementara untuk 3 terdakwa lainnya masing-masing Suhendri (27) dan Ari Sudana (30) warga Jalan Setia Budi Kelurahan Tanjung Sari, Medan serta Mahera (31) warga Desa Kwala Serapuh, Tanjung Pura, Langkat dituntut 2 tahun kurungan penjara dengan denda Rp60 juta subsider 4 bulan.

Tuntutan berbeda ini, dinilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) Linda, karena ketiganya hanya sebagai pekerja atau turut serta membantu. Oleh sebab itu tuntutan itu berbeda dari terdakwa pertama. "Ketiga terdakwa lainnya hanya turut serta. Sementara barang bukti dirampas untuk negara," tukasnya.

Diketahui, keempat terdakwa dalam menjalani persidangan tidak mendapat pendampingan dari Penasehat Hukum. Mereka ditangkap dari penggerebekan yang dilakukan polisi di dua gudang pengoplos gas elpiji bersubsidi, Jalan Pasar 3 dan Pasar 4, Desa Emplasmen Kwala Mencirim, Sei Bingai, Langkat.

Penggerebekan tersebut dibongkar dilakukan tim gabungan Polres Binjai dan POM serta Pertamina, 29 Agustus 2019 lalu. Hasilnya, 4 orang dan 4 mobil pikap berisikan ratusan tabung gas elpiji subsidi 3 kilogram dan non subsidi 12 kilogram serta 50 kilogram diboyong ke Mapolres Binjai.

Gudang pengoplos gas bersubsidi ini sudah beroperasi selama 7 bulan. Polisi menyita 252 tabung gas elpiji dari 3 kg, 12 kg hingga 50 kg. Dari jumlah itu, 150 tabung gas subsidi ukuran 3 kilogram dan tabung gas ukuran 50 kilogram yang masih berisi. Sisanya, 96 tabung gas ukuran 12 kilo, 78 tabung gas ukuran 50 kilo dan 4 tabung gas ukuran 3 kilogram dalam keadaan kosong.

Seiring kasus ini berjalan dan telah dilimbahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai. Lembaga Adiyaksa, ini sempat diterpa isu miring. Salah seorang oknum jaksa fungsional pada lembaga terkait diisukan melakukan tindakan pemerasan terhadap keluarga salah satu terdakwa dalam perkara dugaan pengoplosan elpiji bersubsidi.

Tak tanggung-tanggung, nominal uang yang diminta pun nilainya sangat fantastis, yakni mencapai Rp300 juta, meski pada akhirnya pihak keluarga terdakwa hanya mampu memberikan uang sebesar Rp40 juta.

Dan dalam perkara itu, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Binjai, Erwin Nasution, saat dikonfirmasi wartawan via sambungan telepon seluler, mengaku dirinya terkejut dengan munculnya isu miring tersebut.

Atas dasar itu pula, dia pun belum bersedia memberikan keterangan resmi, karena akan terlebih dahulu melaporkan persoalan yang bepotensi mencoreng citra positif lembaga yang menaunginya itu kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Binjai, Andri Ridwan.

"Terus terang saya baru tahu persoalan ini. Tentunya akan segera saya laporkan dulu ke Pak Kajari. Selain itu, saya juga akan berkoordinasi dengan Kasi Pidum, karena oknum jaksa yang diisukan itu memang di bawah naungan pidum," terang Erwin.