DPRD Siantar Ajukan Hak Angket ke Wali Kota, Ini Penyebabnya

DPRD Siantar mencatat terdapat 6 kebijakan dan persoalan yang terjadi di lingkungan Pemko Pematangsiantar antara lain, pengangkatan sejumlah OPD, penetapan PAPBD tahun 2018, perbaikan prasasti Merah Putih pertama di Siantar yang dinilai berbeda dari sebelumnya dan adanya temuan BPK Perwakilan Sumut sebesar Rp46 Miliar.

"Jadi kalau dikaitkan pada pilkada, biar masyarakat yang menilai, tapi kita anggota DPRD Siantar menggunakan hak kontrol kita dengan memakai hak angket," terang anggota dewan dari fraksi Partai Golkar itu.

Sebanyak 20 dari 30 anggota DPRD Siantar itu juga akan membentuk badan musyawarah pada pekan depan. Badan musyawarah nantinya akan menentukan jadwal rapat paripurna.

"Setelah kita pelajari hak interpelasi bahwa setelah paripurna nanti, pimpinan hanya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang terungkap di paripurna, dan wali kota bisa diwakilkan jadi bisa hadir atau tidak," jelasnya.

Saat fraksi lain telah membubuhkan tandatangan hak angket, 8 anggota DPRD Siantar dari fraksi PDI Perjuangan abstain. Mereka belum menentukan sikap dikarenakan belum diadakannya rapat internal partai.

"Ya PDIP baru selesai rankernas di jakarta jadi belum bisa gelar rapat kebetulan ketua DPRD berada diluar kota. Nanti Sabtu kita rapat internal partai. Namun saya secara pribadi setuju dengan dewan lainnya," kata ketua Fraksi PDI Perjuangan Saudi Apohman.

Selain itu 2 anggota DPRD Pematangsiantar lainnya yang tidak turut dalam hak angket yakni anggota dewan dari fraksi Partai Demokrat Rizki Sitorus dan Nurlela Sikumbang dari Partai PAN.