Demo DPRD Binjai, Mahasiswa: Masa Kantor di Kolam Renang?

Di tengah aksi unjukrasa mahasiswa membacakan lima pernyataan sikap mereka di hadapan para legislator. Pernyataan sikap mahasiswa yakni, mempertanyakan status pembangunan gedung DPRD Binjai yang tidak kunjung selesai. Padahal anggaran yang digelontorkan cukup besar dengan kisaran Rp 19,4 miliar, untuk tahap awal.

"Satu-satunya DPR yang gak punya kantor. Ya cuma di Kota Binjai, masa kantor di kolam renang," teriak mahasiswa.

Selain itu, mereka juga mempertanyakan tentang anggaran sewa Gedung DPRD sementara. "Dana untuk bangun kantor sangat besar loh. Tapi kenapa tidak siap, sudah hampir 2 tahun berjalan loh Bapak-bapak? Belum lagi anggaran menyewa kolam yang dijadikan kantor DPR sementara, berapa lagi anggarannya?," teriak mereka bertanya.

Lalu mereka mempertanyakan tentang perkara kasus pengerukan lahan PTPN II yang sudah dilimpahkan di Kejari Binjai, dengan tersangka ST dan PT. Tidak itu saja, mereka juga mempertanyakan tentang kasus dana hibah KNPI Binjai periode 2016-2018 dan meminta kepada Dinas Pendidikan Binjai, agar transfaran menggunakan dana BOS dan BOP Tahun 2019.

"Mau dibawa kemana negara ini, kenapa hukum ini seolah-olah tajamnya cuma kebawah. Sementara jika ke atas, hukum itu seolah tidak berarti," sebut mereka.

Beberapa menit menggelar orasi, anggota DPRD Binjai belum juga menemui mereka. Hal ini tentu menyulut emosi para demonstran. Mereka yang sempat masuk ke halaman kantor DPRD sementara mulai gerah. Dengan dikomandoi, merekapun bergerak menuju ke jalan.

Separuh Jalan T Amir Hamzah, pun tertutup sehingga sempat terjadi kemacetan. "Mana Bapak-bapak yang terhormat. Kami hanya ingin ketemu dan mempertanyakan permasalahan ini," teriak mereka menutup separuh jalan dan meletakkan reflika ditengah jalan.

Karena menutup jalan, para mahasiswa ini kembali diajak masuk ke halaman kantor DPRD. Mereka diminta untuk menunggu sebentar agar para anggota DPRD Binjai, bisa menemui mereka. "Tadi kami mau masuk disuruh keluar. Ini kami keluar, disuruh masuk lagi. Mananya bapak-bapak yang terhormat ini," celoteh mereka.

Sesaat masuk kembali kehalaman kantor sementara DRPD Binjai. Akhirnya beberapa legislator menemui mereka untuk mendengarkan orasi. Terlihat ketua DPRD H Nor Syah Alamsyah, mencoba menenangkan massa. Perlahan, legislator mencoba menjelaskan terkait sewa gedung dan pembangunan gedung DPRD Binjai, yang belum juga selesai.

"Pembangunan itukan semua ada tahapnya. Dan kami sebagai anggota dewan hanya mengawasi dan mengesahkan anggaran yang sudah disepakati saja," jelasnya.

Memang, jelasnya, anggaran terbagi dua termin dan termin pertama sudah digelontorkan sekitar Rp 19,4 miliyar. Sisanya termin kedua ini baru saja disahkan dan kemungkinan akan segera terealisasi. "Mari sama-sama kita awasi bersama. Untuk sewa-menyewa kantor sementara di ovani ini. Semua sudah tertera dengan jelas dan kemungkinan akan diperpanjang karena kator DPRD belum siap. Kalau mau lihat, mari sama-sama kita lihat kalau mau," jelasnya.

Mengenai masalah dana BOS dan BOP, nanti untuk itu kita akan panggil dinas terkait agar semua dapat dijelaskan. "Kalau masalah tindak pidana ST dan PT, disini ada Pak Kasi Intel Kejari Binjai, yang mungkin lebih memahami," jelasnya sembari menyerahkan pengeras suara kepada Kasi Intel Kejari Erwin Nasution.

Sementara menyikapi masalah hukum ST dan PT, Kasi Intel Kejari Erwin Nasution mengakui, sejauh ini kasusnya sudah dipersidangkan. Terdakwa PT sudah diamankan untuk mengikuti proses lebih lanjut. Untuk abangnya ST, itukan wewenang pihak kepolisian sejauh mana prosesnya, silahkan langsung tanyakan.

"Memang benar wilayah hukum lokasi pengerusakan lahan yang dijadikan galian C, masuk wilayah hukum Binjai. Kan sudah ditangani Poldasu, jadi mari sama-sama kita tunggu saja," jelas Erwin.

Hal ini langsung sikapi oleh mahasiswa, kepada hingga kini ST tidak kunjung diamankan. Mereka mempertanyakan kenapa harus Polda Sumut, yang bergerak dan bukan Polres Binjai. "Kenapa Polda Sumut, ke mana pihak kepolisian Polres Binjai," tanya mereka.

Mendengar itu, Erwin mengaku, kalau semua pihak bekerja. Jadi tidak ada yang katanya tidak bekerja dalam menangani setiap kasus. "Semua bekerja kok, kebetulan kasus ini juga melibatkan Polres Binjai, kok," jelasnya.

Usai menyampaikan segala aspirasi, puluhan mahasiswa inipun membubarkan diri. Dengan kembali dikawal petugas kepolisian, seluruh rombongan demonstran meninggalkan kator sementara DPRD Kota Binjai.