Berpotensi Tingkatkan PAD, Sumut Harus Punya BPR Syariah

Di Indonesia, pertumbuhan BPR Syariah menunjukkan tren yang sangat positif. Di sejumlah daerah, BPR Syariah bahkan digawangi langsung oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD). Baik dengan pola membangun BPR Syariah yang baru, maupun dengan pola merger.

"Kalau di Sumatera Barat itu banyak yang merger antara konvensional dengan syariah. Nanti produknya Syariah, di Jawa Barat juga demikian," ujarnya.

Dengan tren yang sangat positif harusnya pemerintah Sumut bisa mengambil potensi tersebut. Di Aceh saja sudah dua Pemda yang memiliki BPR Syariah yakni Takengon dan Bireun.

Sedangkan dua bank lainnya akan segera berdiri dengan pola konversi dari bank konvensional ke Syariah yakni di Banda Aceh dan Lhokseumawe.

"Di Sumut sendiri kita terus mendorong. Kita juga terus mensosialisasikan BPR Syariah dan pola bisnisnya," ujar Ketua Kompartemen BPRS Asbisindo Sumut-Aceh Sugito.

Sugito juga mengatakan,pengelolaan BPR Syariah bisaberkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dia mencontohkan, di daerah Sumenep, Jawa Timur pengelolaan BPR Syariah  bahkan membuat aset sudah bertumbuh sekitar Rp1 triliun. Artinya menurut mereka, BPR Syariah sangat potensial untuk dikembangkan guna memajukan perekonomian daerah.

"Makanya kita terus mendorong agar pemerintah memiliki BPR Syariah," sebutnya

Hal yang sama disampaikan oleh Syahril T Alam. Mantan direktur pada salah satu bank berstatus BUMD di Bekasi mengatakan, dari 164 BPR Syariah yang ada saat ini, 24 diantaranya merupakan milik Pemda. Pola pengembangan BPR Syariah oleh Pemda dapat dibuat dengan pembentukan badan tersendiri dibawah bank BUMD.

"Misalnya kita bekerjasama dengan dinas UKM dan Koperasi. Dana-dana pemda untuk pemberdayaan para pelaku UKM itu kan besar, nah pemberdayaannya bisa dilakukan lewat BPR Syariah. Pengalaman seperti itu saya peroleh ketika di Bekasi," pungkasnya.