Berpotensi Tingkatkan PAD, Sumut Harus Punya BPR Syariah
Medan, IDN Times – Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah menjadi tren baru untuk perekonomian rakyat. Di Sumatera Utara ini bisa menjadi solusi, karena potensi BPR Syariah menitikberatkan pada perekonomian skala kecil dan mikro.
Kompartemen BPR Syariah, Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) mendorong agar potensi ini terus bertumbuh di Sumut.
"BPR Syariah ini lebih mendekat kepada masyarakat mikro, karena kami memiliki pola kerja model bisnis yang sesuai dengan masyarakat kecil, kalau bank umum itu lebih kepada pengusaha besar," kata Ketua Kompartemen BPR Syariah Asbisindo Cahyo Kartiko di Kota Medan, Jumat (8/11).
1. BPR Syariah menunjukkan tren positif
Pixabay/Tumisu Di Indonesia, pertumbuhan BPR Syariah menunjukkan tren yang sangat positif. Di sejumlah daerah, BPR Syariah bahkan digawangi langsung oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD). Baik dengan pola membangun BPR Syariah yang baru, maupun dengan pola merger.
"Kalau di Sumatera Barat itu banyak yang merger antara konvensional dengan syariah. Nanti produknya Syariah, di Jawa Barat juga demikian," ujarnya.
2. Sumut harus punya BPR Syariah
Pixabay/Rawpixel Dengan tren yang sangat positif harusnya pemerintah Sumut bisa mengambil potensi tersebut. Di Aceh saja sudah dua Pemda yang memiliki BPR Syariah yakni Takengon dan Bireun.
Sedangkan dua bank lainnya akan segera berdiri dengan pola konversi dari bank konvensional ke Syariah yakni di Banda Aceh dan Lhokseumawe.
"Di Sumut sendiri kita terus mendorong. Kita juga terus mensosialisasikan BPR Syariah dan pola bisnisnya," ujar Ketua Kompartemen BPRS Asbisindo Sumut-Aceh Sugito.
3. BPR Syariah akan buat PAD meningkat
unsplash.com/Alexander Mils Sugito juga mengatakan,pengelolaan BPR Syariah bisaberkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dia mencontohkan, di daerah Sumenep, Jawa Timur pengelolaan BPR Syariah bahkan membuat aset sudah bertumbuh sekitar Rp1 triliun. Artinya menurut mereka, BPR Syariah sangat potensial untuk dikembangkan guna memajukan perekonomian daerah.
"Makanya kita terus mendorong agar pemerintah memiliki BPR Syariah," sebutnya
Hal yang sama disampaikan oleh Syahril T Alam. Mantan direktur pada salah satu bank berstatus BUMD di Bekasi mengatakan, dari 164 BPR Syariah yang ada saat ini, 24 diantaranya merupakan milik Pemda. Pola pengembangan BPR Syariah oleh Pemda dapat dibuat dengan pembentukan badan tersendiri dibawah bank BUMD.
"Misalnya kita bekerjasama dengan dinas UKM dan Koperasi. Dana-dana pemda untuk pemberdayaan para pelaku UKM itu kan besar, nah pemberdayaannya bisa dilakukan lewat BPR Syariah. Pengalaman seperti itu saya peroleh ketika di Bekasi," pungkasnya.
