Sibolga, IDN Times - Kader Partai Perindo Kota Sibolga, Mandapot Pasaribu gagal dilantik menjadi pimpinan DPRD Kota Sibolga periode 2019-2024.
Padahal diketahui, pada hasil Pileg 2019 yang lalu, Partai Perindo Sibolga berhasil meraih 3 kursi di DPRD Sibolga atau pemenang ketiga.
Menurut hasil itu, Partai Perindo Sibolga juga disebut berhak menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua di DPRD Sibolga.
Mandapot Pasaribu saat ditemui menyebut, sebelumnya ada tiga nama calon yang telah diusulkan untuk menjadi pimpinan DPRD Sibolga. Tiga nama itu telah disahkan dalam rapat paripurna.
"Ada tiga pimpinan yang telah disahkan, yakni Ahmad Syukri Panarik dari Fraksi NasDem, Jamil Zeb Tumory dari Fraksi Golkar, dan termasuk saya sendiri," kata Mandapot.
"Kami menduga ada upaya pencegalan agar kader Perindo tidak duduk menjadi salah satu pimpinan di DPRD Kota Sibolga," tambahnya.
Mandapot mengaku, dalam surat DPW Partai Perindo, ia dihunjuk menjadi pimpinan DPRD Kota Sibolga. Surat itu juga telah diserahkan kepada sekretaris DPRD Kota Sibolga.
"Alasan sekwan surat dari DPW itu karena di scan. Nah, kalaupun ada kekurangan berkas kami, seharusnya Sekwan memberi informasi. Tapi sejauh ini kami tidak tau berkas apa yang kurang, tidak ada pemberitahuan dari Sekwan," kata Mandapot.
Dikatakan Mandapot, pelantikan pimpinan DPRD Kota Sibolga direncanakan akan berlangsung pada (28/10) mendatang. Pada pelantikan itu, dia berencana akan melakukan aksi penolakan.
"Sebagai bentuk penolakan, kami akan buat surat ke DPP Partai Perindo, dan surat itu akan kami tembuskan ke gubernur Sumatera Utara," katanya.
Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga, Jamil Zeb Tumory mengaku dalam SK Gubsu hanya ada dua nama untuk menjadi pimpinan DPRD Kota Sibolga.
Dua nama itu tertuang dalam SK Gubernur Sumut nomor 1884/464/kpts/2019.
"Dalam SK itu hanya ada dua nama, yakni saya dan Ahmad Syukri Panarik," kata Jamil.
Jamil mengaku ada kendala yang menyebabkan Mandapot Pasaribu gagal dilantik menjadi pimpinan DPRD Sibolga. Kendala itu berupa berkas yang belum lengkap.
"Sebelumnya kita sudah meminta agar dokumen yang diperlukan segera dilengkapi,
sehingga bisa diajukan ke pemerintah kota melalui Tapem (Tata Pemerintahan) dan Tapem mengajukan ke Gubernur Sumut," kata Jamil.
Sementara, saat disinggung soal surat rekomendasi mana yang tidak lengkap sesuai aturan, Jamil nampaknya berkilah. Ia mengaku belum melihat surat keputusan Gubsu tersebut.
"Yah mungkin saja SK dari DPW nya atau dari Pusat, mungkin saja. Belum ada yang pastinya (surat yang kurang). Tidak tahu kita surat apa, yang jelas kita sudah beritahu untuk dilengkapi kekurangannya. Pada persidangan yang lalu mereka juga sudah diingatkan. Sementara itu surat mereka hasil scaning," tutupnya.